Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Wilayah Perairan Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Ade Supandi, “Tindak pidana di laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya laut Indonesia.”
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi tindak pidana laut, salah satunya adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, “Patroli di laut dilakukan secara intensif untuk mengawasi aktivitas kapal-kapal asing yang mencurigakan.”
Selain itu, kerja sama antar lembaga pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan TNI AL juga menjadi kunci dalam upaya pemberantasan tindak pidana laut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kita tidak bisa bekerja sendiri, kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam memerangi tindak pidana laut.”
Namun, tantangan dalam pemberantasan tindak pidana laut di wilayah perairan Indonesia masih sangat besar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Arifsyah Nasution, “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana laut di Indonesia.”
Meskipun demikian, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana laut di wilayah perairan Indonesia patut diapresiasi. Dengan kerja sama yang baik antar lembaga dan peningkatan patroli di laut, diharapkan tindak pidana laut dapat diminimalisir dan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.