Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah keberagaman wilayah yang luas dan kompleks. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Tantangan terbesar yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah koordinasi antara lembaga terkait, seperti TNI AL, KKP, dan Kepolisian.”
Upaya peningkatan penegakan hukum di laut Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam yang ada. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.”
Dalam upaya peningkatan penegakan hukum di laut Indonesia, peran masyarakat juga sangat penting. Menurut Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi NTT, Ferdy Manafe, “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah harus turut serta dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di laut kepada pihak yang berwenang.”
Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum juga menjadi hal yang penting dalam upaya penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, seperti peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang hukum laut, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.”
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat semakin efektif dan dapat menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya alam yang ada. Tantangan penegakan hukum di laut Indonesia memang tidak mudah, namun dengan upaya yang bersinergi dan berkesinambungan, masalah tersebut dapat teratasi.