Peran pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah laut yang sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Oceans Institute, Dr. Arya Hadi Dharmawan, “Pemerintah harus memiliki peran yang aktif dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia. Hal ini penting untuk melindungi sumber daya laut yang menjadi kekayaan negara.” Dr. Arya juga menambahkan bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar pelaku pelanggaran merasa takut untuk melanggar batas laut Indonesia.
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sinergi antar lembaga terkait guna menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia. Kita harus bersatu dalam menjaga kedaulatan negara di sektor kelautan.”
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di wilayah pesisir, pelaku pelanggaran dapat lebih mudah terdeteksi dan ditindak secara cepat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antar lembaga terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat guna menjaga kedaulatan negara di sektor kelautan. Semua pihak harus bersatu dan bekerja sama untuk melindungi sumber daya laut Indonesia agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan.