Tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan isu yang terus mengemuka dalam pembahasan hukum maritim di negara kita. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia seringkali menimbulkan ketegangan antara negara-negara tetangga dan merugikan kedaulatan Indonesia.
Menurut Pakar Hukum Maritim, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, tantangan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sangat kompleks. “Kita harus menghadapi masalah pelanggaran batas laut yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin,” ujar Prof. Hikmahanto.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut menjadi sulit dilakukan secara efektif.
Pernyataan ini juga didukung oleh Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia. Beliau menegaskan bahwa pentingnya peningkatan kerjasama antara berbagai instansi terkait dalam menangani masalah pelanggaran batas laut di Indonesia. “Kita perlu meningkatkan koordinasi antara TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya agar penegakan hukum di perairan Indonesia bisa dilakukan dengan lebih efektif,” ujar Laksamana Muda Aan Kurnia.
Tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia memang tidak mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak dan peningkatan sumber daya yang memadai, diharapkan masalah ini bisa diatasi dengan baik. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga kedaulatan Indonesia di perairan yang kaya akan sumber daya alam ini.