Konflik laut di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan butuh penyelesaian yang tepat. Peran Negara dalam menyelesaikan konflik laut di Indonesia sangatlah penting untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian di perairan Indonesia.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Negara harus bertindak sebagai mediator dan penengah dalam penyelesaian konflik laut. “Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik laut yang terjadi di wilayahnya,” ujar Prof. Hikmahanto.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik laut di Indonesia, termasuk dengan mengadakan dialog dan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menyatakan bahwa “Negara memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik laut demi menjaga keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir.”
Namun, tantangan besar masih terjadi dalam penyelesaian konflik laut di Indonesia. Ketidakmampuan Negara dalam menegakkan hukum laut dan penegakan kedaulatan wilayah laut seringkali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik laut.
Dalam konteks ini, Prof. Dr. Din Syamsuddin, seorang ahli hukum laut dari Universitas Hasanuddin, menekankan pentingnya peran Negara dalam mengimplementasikan hukum laut internasional. “Negara harus memastikan bahwa hukum laut internasional diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik laut di Indonesia,” ujar Prof. Din.
Dengan demikian, peran Negara dalam menyelesaikan konflik laut di Indonesia harus diperkuat melalui kebijakan yang komprehensif dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait. Hanya dengan demikian, konflik laut di Indonesia dapat terselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.