Peran hukum dalam memerangi tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia yang luas. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas yang rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang.
Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard, “Peran hukum dalam memerangi tindak pidana laut dapat membantu menegakkan kedaulatan negara di laut dan melindungi kepentingan nasional Indonesia.” Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, pelaku kejahatan laut dapat diadili dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam memerangi tindak pidana laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindak pelaku penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan laut, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Dengan meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan laut di wilayah perairan Indonesia.
Namun, meskipun telah ada berbagai instrumen hukum yang digunakan dalam memerangi tindak pidana laut di Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda Aan Kurnia, “Kekurangan personel dan peralatan di lapangan menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia.”
Untuk itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil, dalam memerangi tindak pidana laut di Indonesia. Dengan sinergi dan koordinasi yang baik, diharapkan peran hukum dalam memerangi tindak pidana laut di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien.