Peraturan Hukum Laut Indonesia: Perlindungan dan Pengaturan Sumber Daya Laut

Peraturan Hukum Laut Indonesia: Perlindungan dan Pengaturan Sumber Daya Laut

Peraturan hukum laut Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga sumber daya laut yang melimpah di wilayah negara kepulauan ini. Perlindungan dan pengaturan sumber daya laut menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, peraturan hukum laut Indonesia sangat penting untuk melindungi sumber daya laut dari eksploitasi berlebihan. “Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Salah satu peraturan yang penting dalam hukum laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap ekosistem laut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang ini, dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga kelestarian ekosistem laut.

Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah juga turut mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang penangkapan ikan secara berkelanjutan serta pengelolaan habitat laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, pengaturan sumber daya laut yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. “Dengan pengaturan yang baik, sumber daya laut kita dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut,” ujarnya.

Dengan adanya peraturan hukum laut Indonesia yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap sumber daya laut dan ekosistemnya. Semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan, diharapkan dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.