Kecelakaan kapal merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di perairan Indonesia. Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan kapal di Indonesia sangatlah penting untuk memastikan keselamatan para penumpang dan mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih parah di masa depan.
Menurut Direktur Keselamatan Pelayaran Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko, “Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan kapal di Indonesia meliputi pengawasan terhadap kepatuhan kapal terhadap standar keselamatan, penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, serta peningkatan kualitas SDM di sektor pelayaran.”
Selain itu, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito juga menambahkan, “Pemerintah juga memiliki peran penting dalam koordinasi dan pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan kapal di perairan Indonesia.”
Namun, meskipun pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kecelakaan kapal, masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurut data dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), sebanyak 187 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia pada tahun 2020, menimbulkan 358 korban jiwa.
Dalam hal ini, kita perlu meningkatkan kerjasama antara pemerintah, operator kapal, dan masyarakat dalam menerapkan standar keselamatan pelayaran yang lebih ketat. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak perlu.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perkapalan. Namun, potensi tersebut juga diiringi dengan risiko kecelakaan kapal yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah. Dengan peran yang efektif dari pemerintah, diharapkan kecelakaan kapal di Indonesia dapat diminimalisir dan keselamatan pelayaran dapat terjamin.